Perkuat Kinerja Program Imunisasi, DIY Adakan Orientasi Pengelola Imunisasi Kab/Kota
Dalam rangka pencegahan terhadap Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) seperti TBC, Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, Tetanus Neonatorum, Polio, Campak, Pneumoni maka perlu dilaksanakan program imunisasi baik imunisasi dasar pada bayi maupun imunisasi lanjutan pada anak sekolah dan wanita usia subur (ibu hamil). Agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan secara efektif fan efisien untuk melindungi anak erhadap penyakit PD3I, maka cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi, imunisasi lanjutan pada baduta, serta cakupan imunisasi lanjutan pada anak sekolah melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) harus tinggi dan merata yaitu >95%.
Cakupan imunisasi dasar lengkap di DIY pada tahun 2018 mencapai 97,3 %.Sementara untuk cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib 4 mencapai 93,6% dan MR 2 sebesar 90,8%. Cakupan BIAS tahun 2018 kelas 1 (MR = 98,4% dan DT = 98%), kelas 2 (Td = 98,3%). Cakupan imunisasi HPV 1 sebesar 99,8% dan HPV 2 sebesar 99,5% di Kab. Kulon Progo. Cakupan imunisasi HPV 1 sebesar 99,8% dan HPV 2 99,8% di Kab. Gunungkidul. Meskipun cakupan imunisasi di DIY sudah cukup tinggi, tetapi masih ada beberapa permasalahan untuk terus meningkatkan cakupan tinggi dan merata hingga ke desa/kelurahan.
Orientasi pengelola imunisasi Kab/Kota menjadi sarana
untuk membahas segala permasalahan dan tantangan serta komitmen bersama dalam
rangka menuju peningkatan kinerja program imunisasi yang lebih baik. Orietasi
pengelola imunisasi kab/kota telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Maret 2019
di Hotel Aston Yogyakarta dengan peserta adalah kepala seksi yang membawahi
program imunisasi, seluruh pengelola imunisasi kab/kota, serta pengelola farmasi,
obat dan makanan kab/kota. Rencana tindak lanjut pada pertemuan ini adalah
setiap kab/kota di DIY mengupayakan cakupan IDL dan booster minimal 95% di
setiap desa/keluaran, membentuk kelompok peduli imunisasi di setiap tingkatan
dengan menggandeng kesra/sekda/wakil walikota, melibatkan promkes untuk
menggaungkan program imunisasi di masyarakat, memberdayakan surveilans
kelurahan untuk kegiatan imunisasi, dan rencana kegiatan teknis lainnya.