Gandeng Klinik Swasta, Tingkatkan Kinerja Surveilans PD3I di DIY
Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung cukup banyak berpengaruh terhadap kinerja program kesehatan lainnya termasuk salah satunya surveilans PD3I. Menurunnnya kinerja surveilans PD3I dirasakan secara nasional termasuk DIY. Penemuan kasus, pencatatan dan pelaporan lasus PD3I mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini menjadi kekhawatiran karena akan menurunkan pula kewaspadaan dini dan pemantauan risiko terjadinya KLB PD3I di masyarakat.
Penemuan kasus sedini mungkin di masyarakat oleh fasilitas kesehatan dasar menjadi salah satu kunci kewaspadaan dini terhadap risiko KLB. Puskesmas yang masih menjadi ujung tombak fasilitas pelayanan dasar bagi masyarat berperan penting dalam penemuan kasus PD3I. Peran puskesmas ini perlu didukung oleh klinik swasta yang ada di wilayah puskesmas tersebut. Jam kerja puskesmas yang terbatas memungkinkan masyarakat untuk lebih memilih mengakses layanan kesehatan di unit-unit pelayanan kesehatan swasta (UPS). Hal ini lah yang menjadi salah satu pendorong Dinas Kesehatan DIY untuk memperluas jejaring surveilans PD3I dengan UPS seperti klinik swasta dan dokter praktek mandiri.
Dinas Kesehatan DIY, khususnya Seksi Pencegahan Penyakit telah melaksanakan pertemuan Update Knowledge Surveilans PD3I bagi UPS di 5 kab/kota yaitu pada tanggal 22 Februari di Kab. Bantul, 23 Februari di Kab. Kulon Progo, 24 Februari di Kab. Gunungkidul, 22 Maret di Kab. Sleman, dan 24 Maret di Kota Yogyakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 orang peserta dari klinik swasta terpilih di tiap kab/kota. Narasumber ahli berasal dari tim dokter surveilans PD3I RSUP dr. Sardjito Yogyakarta yaitu Prof. DR.sr E.S Herini, Sp.A(K) dan dr. Agung Triono, Sp.A(K) juga dari provinsi dan kab/kota.
Adanya pertemuan ini diharapkan dapat memperluas jejaring surveilans penyakit menular potensial KLB dan peran serta aktif dari klinik swasta dalam pelaksanaan surveilans PD3I. Klinik-klinik swasta diharapkan berkoordinasi dan melaporkannya ke puskesmas ataupun Dinas Kesehatan Kab/Kota dan provinsi jika menemukan kasus PD3I di masyarakat.