Kajian Regulasi Jamkes Dalam Pencegahan Fraud di Rumah Sakit Menurut Permenkes 36 Tahun 2015
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.36 tahun 2015 menyebutkan bahwa Fraud (kecurangan) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam SJSN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Fraud dapat terjadi bila ada niat, berlaku curang dan memperoleh keuntungan finansial. Fraud dapat pula muncul diawali dari ketidaktahuan bahwa apa yang dilakukan merupakan bentuk Fraud.
Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terkait upaya pencegahan Fraud, Dinas Kesehatan DIY telah melakukan penguatan kapasitas RS untuk mengenali potensi Fraud mulai tahun 2017, Dinkes DIY bersama Badan Mutu Pelayanan Kesehatan (BMPK) dan PKMK UGM melatih RS untuk mengenali dan mampu melakukan deteksi potensi Fraud. Namun berdasarkan hasil monev didapatkan data bahwa banyak petugas yang telah dilatih sudah mutasi/ pindah, sehingga petugas yang baru belum mengetahui tentang pelaksanaan pencegahan fraud. Untuk itu perlu dilaksanakan refreshing kembali mengenai pencegahan fraud ini. Kegiatan sudah dilaksanakan dengan melakukan bimbingan teknis dan pendampingan untuk pelaksanaan pencegahan fraud di RS.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penguatan kapasitas RS dalam pencegahan fraud menggunakan data klaim Rumah Sakit, memberi pengetahuan dan memunculkan kesadaran terhadap bahaya dan risiko Fraud, membekali RS dengan metode deteksi dini potensi Fraud menggunakan data klaim dan RS mampu mengenali potensi Fraud yang terjadi di RS sehingga mampu melakukan pencegahan Fraud sejak dini.