Pertemuan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat Nasional Tahun 2022
Dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Nasional Tahun 2023 di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1, Tingkat 2, Tingkat 3 serta obat dan vaksin Program Kesehatan maka diselenggarakan Pertemuan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat Nasional Tahun 2022 oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes, Kementerian Kesehatan RI. Pertemuan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat Nasional Tahun 2022 dilaksanakan secara daring dan dibagi menjadi dua regional. Regional I dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2022, sedangkan Regional II dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Juni 2022. Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam Regional II bersama-sama dengan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.
Pertemuan di hari pertama diisi dengan materi yang disampaikan kepada para peserta, antara lain: Kebijakan Penyediaan Obat di Era JKN oleh Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Kebijakan dan Mekanisme e-Purchasing Katalog Obat oleh Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP, dan terakhir materi Kebijakan dan Optimalisasi Pemanfaatan DAK Sub Bidang Kefarmasian dalam Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Nasional oleh Direktorat Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan.
Pada hari kedua dan seterusnya dilakukan desk Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Bufferstock Provinsi Tahun 2022 dan Tahun 2023, desk Rencana Kebutuhan Obat (RKO) JKN Tahun 2023 serta desk Rencana Obat Program (ROP) Tahun 2023.
Desk Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Bufferstock Provinsi Tahun 2022 dan Tahun 2023 dilakukan antara Pengelola Instalasi Farmasi tingkat provinsi dengan Tim Kerja Kebutuhan Obat dan Digital Inventory, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian. Output dari hasil desk adalah Berita Acara Desk Usulan Kebutuhan Bufferstok Provinsi. Usulan Kebutuhan Bufferstok Dinas Kesehatan DIY sudah terkirim ke Kementerian Kesehatan.
Desk Rencana Kebutuhan Obat (RKO) JKN Tahun 2023 dilakukan antara Pengelola Instalasi Farmasi tingkat provinsi dengan Tim Kerja Kebutuhan Obat dan Digital Inventory, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian. Output dari hasil desk adalah Checklist Status Pelaporan RKO dan hasil verifikasi atas 20 item obat terbanyak dan item obat program. Desk dilakukan melalui aplikasi e-Monev terhadap RKO dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta maupun Apotek Pelayanan Rujuk Balik (PRB) yang bekerja sama dengan BPJS. Dari 103 sarana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar dalam emonev, semua sudah terverifikasi dan terkirim ke Kementerian Kesehatan. Dari semua sarana tersebut, terdapat 50 sarana yang perlu melakukan klarifikasi terhadap data RKO yaitu untuk Rencana Pengadaan yang melebihi 130% atau kurang dari 70% terhadap perhitungan Rencana Kebutuhan. Hasil justifikasi terhadap data-data tersebut sudah dikirim ke Kementerian Kesehatan.