Detail Info Kegiatan


  • 23 Desember 2019
  • 2.012
  • Info Kegiatan

PAPARAN HASIL PENYUSUNAN PROVINCIAL HEALTH ACCOUNT (PHA) DIY TAHUN 2019

Health Account (HA) merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mendapatkan gambaran pembiayaan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif). Di banyak negara, HA hanya dilakukan dalam skala nasional yaitu National Health Account (NHA) dan tidak dikenal istilah District Health Account (DHA) maupun Provincial Health Account (PHA). Tetapi di Indonesia, karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (otonomi daerah), pelaksanaan NHA menjadi sangat sulit dilakukan karena pelaporan belanja kesehatan dari berbagai sumber di tingkat daerah tidak dilakukan secara utuh. Penggunaan istilah NHA, PHA, dan DHA berhubungan dengan batas kewilayahan, dimana DHA merupakan belanja kesehatan dalam wilayah kabupaten/kota, sedangkan PHA mencakup belanja yang dikeluarkan di sejumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan ditambah dengan belanja kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang tidak tercatat di dalam DHA. NHA merupakan kumpulan PHA-PHA ditambah belanja kesehatan di tingkat pusat tetapi tidak termasuk dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, bantuan sosial maupun dana BOK yang ditransfer ke provinsi atau kabupaten/kota.

Senin Tanggal 16 Desember 2019  bertempat di Aula Bapel Jamkesos Jl. Prof. dr Sardjito Nomor 5 Jetis Yogyakarta, Dinas Kesehatan DIY telah melakukan paparan hasil penyusunan PHA partial dan PHA Gabungan DIY Tahun 2019. Pertemuan diikuti oleh Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, Bappeda DIY, Bappeda Kabupaten/kota serta Lintas Sektor yang berkontribusi terhadap data PHA, juga dari Pusat pengkajian Jaminan Kesehatan (P2JK) kemenkes RI Jakarta.

Dari hasil paparan diperoleh data :

  1. Dana Non Publik masih sangat kecil di banding dana publik tetapi untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta Dana Non Publiknya lebih besar dari dana Publiknya, dan untuk Provinsi 99,4 % berasal dari Dana Publik.
  2. Pengelola Pembiayaan : Pemerintah (Pusat dan Daerah) lebih besar, tetapi untuk Kota dan Sleman, pengelola di luar pemerintah (perusahaan dan asuransi) lebih tinggi daripada pemerintah.
  3. Penyedia pelayanan : Rumah Sakit yang paling banyak sebagai penyedia pelayanan tetapi di Bantul dan Gunungkidul lebih banyak untuk administrasi kesehatan dan pembiayaan.  
  4. Fungsi : untuk Kota dan Kulon Progo sebagian besar untuk pelayanan kuratif, Provinsi sebagian besar untuk pelayanan Penunjang sedang kabupaten yang lain merata untuk Kuratif, Rehabilitatif, Laboratorium, Obat, ALat Kesehatan, kesehatan Masyarakat dan administrasi
  5. Program : Kota, Kulon Progo dan Provinsi, biaya untuk Program kesehatan individu paling besar, disusul Program Penguatan sistem kesehatan dan Program Kesehatan Masyarakat, sedang untuk Sleman, Bantul Gunungkidul  Program Penguatan sistem kesehatan paling banyak anggarannya.
  6. Jenis Kegiatan (kegiatan Langsung dan kegiatan tidak langsung): Kegiatan Langsung anggarannya lebih banyak dari anggaran kegiatan tidak langsung, hanya Provinsi dan Gunungkidul yang kegiatan langsungnya lebih kecil daripada anggaran untuk kegiatan tidak langsungnya.
  7. Mata anggaran ( Operasional, Invenstasi, Pemeliharaan) :  Anggaran untuk Operasional menyedot anggaran yang paling besar, disusul untuk investasi dan terakhir untuk pemeliharaan.
  8. Jenjang kegiatan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, masyarakat) : Kabupaten Sleman,  Kulon Progo, Bantul dan gunungkidul kegiatannya paling Banyak di Kabupaten, untuk Kota Yogyakarta lebih banyak di Kelurahan/Desa/Masyarakat sedang Provinsi lebih banyak di Provinsi.

 

Hasil evaluasi dari Paparan PHAp dan PHA Gabungan oleh Tim P2Jk kemenkes RI  yang masih perlu ditingkatkan :

  1. Input Variabel yang sesuai parameter (penempatan yang tepat) masih perlu di cek kembali
  2. Masih banyak parameter yang ditempatkan di variable “lain-lain” , ini menunjukkan masih adanya persepsi yang berbeda
  3. Cek kembali data data yang memiliki potensi double dengan DHA (missal data RS Tipe B)
  4. Keragaman dalam menterjemahkan dan menempatkan variable membutuhkan evaluasi dan pencermatan yang terus menerus
  5. Cek dengan sistem database Pemerintah Daerah belum dilakukan sehingga anggaran yang belum masuk belum termonitor
  6. Keikutsertaan data data jaminan belum seragam, sehingga sangat mempengaruhi hasil analisa.
  7. Pengumpulan data yang masih manual memungkinkan terjadinya human error sangat tinggi.

Kontak Kami

JL. Gondosuli No.6 Yogyakarta Kota Yogyakarta DIY 55231 Indonesia
dinkes@jogjaprov.go.id
+62274563153
(0274)512368

Kunjungan

  • Hari Ini

  • 13.928
  • Bulan Ini

  • 1.728.429
  • Total Kunjungan

  • 20.064.154